Minggu, 04 Januari 2015

Jokowi Ingkari Janjinya, Tersandera Politik Transaksional

Mencermati perjalanan kiprah Joko Widodo di panggung politik nasional sejak kampanye, dilantik  jadi RI 1 sampai sekarang ini, banyak ditemukan banyak hal ganjil, apa yang dijanjikan Jokowi di saat kampanye ternyata tak sesuai sama sekali dengan kenyataan yang ada sekarang. Hal ini tentunya menimbulkan tanda tanya, apakah Jokowi tersandera oleh partai dan orang-orang yang telah mendukungnya? Padahal masyarakat berharap sosok Jokowi adalah sosok yang merakyat, mengayomi dan membela wong cilik. Lha sekarang, kenyataannya apa? Jangan-jangan Jokowi ini malah memihak kaum neolib, coba anda pikir sendiri banyak kebijakan yang diambil Jokowi tak memihak rakyat. Misalnya saja, yang terbaru yaitu kebijakan menaikkan harga BBM saat harga minyak dunia sedang turun drastis, malah membuat gejolak inflasi yang efeknya dirasakan oleh rakyat kecil.

Coba kita ingat-ingat kembali semasa kampanye, Jokowi janji akan merampingkan kabinet dan memilih para menteri dari kalangan kompeten tanpa ada kepentingan politik transaksional. Nyatanya apa, janji untuk merampingkan birokrasi yang hendak dipimpinnya telah diingkari. Dalam kenyataanya tetap saja sama dengan pemerintahan sebelumnya. Bahkan janji untuk menjauhi politik transaksional pun terbukti hanyalah sebagai lip service saat butuh dukungan konstituen belaka. 

Satu per-satu orang-orang yang berada di lingkaran tim sukses Jokowi memperoleh jatahnya masing-masing, baik dalam jajaran kementrian maupun  lembaga non-kementrian. Contohnya: anak dan menantu AM Hendropriyono. Sang menantu, Brigjen (Sekarang Mayjen) M. Andika Perkasa diangkat menjadi komandan Paspampres, sedangkan Diaz Hendropriyono, anak mantan Kepala BIN tersebut dijadikan sebagai komisaris Telkomsel. Begitu pula politisi partai Golkar yang ‘membelot’ karena tidak sejalan dengan ARB, Nusron Wahid, diangkat sebagai Kepala BNP2TKI. Kemudian Luhut Panjaitan, mantan menteri Perindustrian di kabinet Megawati pun baru-baru ini dijadikan pimpinan dalam lembaga UKP (Unit Kerja Presiden).

Dalam jajaran kementerian pun ‘berlimpahan’ terisi penuh oleh mereka yang konon memiliki jasa saat mengantarkan mantan Walikota solo tersebut untuk menjadi presiden RI ke-7 itu. Masih mendingan kalau mereka yang diangkat sebagai pejabat dalam birokrat tersebut memiliki kapabelitas, kredibilitas, dan sikap profesionalitas yang mumpuni. Sebagaimana Susi Pudjiastuti yang diangkat sebagai menteri KKP. Meskipun pendidikannya hanya tamatan SMP, terbukti selain otaknya encer, ia pun mampu bekerja tanpa kompromi dengan berbagai kepentingan intrik-politik. Bahkan meskipun berangkat dari seorang pengusaha, Susi telah mampu memisahkan antara kepentingan rakyat dengan kepentingan bisnisnya sendiri. Saat diangkat menjadi menteri, Susi langsung melepaskan segala urusan bisnisnya & fokus bekerja untuk kepentingan negara.

Bahkan di antara jajaran menterinya pun disinyalir juga ada yang hanya mengincar profit demi urusan bisnisnya belaka. Tudingan itu ditujukan pada menteri BUMN, Rini M. Soemarno. Bersama kakaknya, Ari Soemarno yang mantan dirut Pertamina, oleh berbagai kalangan dianggap sedang mengincar penguasaan bisnis sektor migas yang konon dapat mendatangkan keuntungan besar. 

Selain ingkar dari janji untuk merampingkan birokrasi, dan menghindari politik transaksional, Jokowi juga dianggap telah melupakan komitmennya dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM pada masa lalu dan menghapus semua bentuk kekebalan hukum. Misalnya saja, kasus assasinasi aktivis HAM Munir, kasus Talangsari, Marsinah, dan sederet kasus lainnya. Dalam kenyataannya, karena mungkin dalam kasus-kasus pelanggaran HAM di atas, beberapa orang yang dianggap sebagai pelakunya juga ada dalam ‘lingkaran dekat’ diri Jokowi sendiri. Sehingga komitmennya itu dianggap rayuan gombal belaka, dan bisa jadi Jokowi pun kembali tersandera oleh politik balas budi.



0 komentar :

Posting Komentar